Prospek Kerja Sarjana Administrasi Negara

BAB I

 1.1 Latar Belakang

Program studi Ilmu Administrasi Negara telah banyak meluluskan sarjana-sarjana atau dengan gelar S.I.P  yang berkompeten, tetapi informasi mengenai itu atau mendapat pekerjaan apa nantinya belum banyak diketahui oleh para mahasiwa/i program studi Ilmu Administrasi Negara itu sendiri, bahkan ada sebagian dari mereka memilih program studi ini hanya karena terpaksa , tidak ada pilihan lain, daripada sekedar berdiam diri di rumah.

Untuk itu tujuan kami mengangkat judul ini sebagai karya ilmiah  dengan maksud memberi pencerahan kepada rekan-rekan mahasiswa/i semua, mengenai bidang pekerjaan atau prospek kerja tamatan Administrasi Negara nantinya , agar rekan-rekan mhasiswa/i tidak  bingung mau jadi apa , dengan demikian semoga memotivasi dan memberi inspirasi  baru bagi cita-cita dan impian rekan-rekan mahasiswa/i administrasi negara semua.

 1.2 Teori

            Menurut Prajudi Atmosudirjo : Administrasi merupakan suatu fenomena sosial , yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi Administrasii ini berkaitan dengan organisasi . Jadi barangsiapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi   

1.3 Metode Penelitian

            Karya ilmiah ini kami susun secara kualitatif, yaitu dengan cara :

1) pengamatan ; mengamati fenomena yang terjadi bagi para sarjana Administrasi Negara

2) melakukan pertanyaan ; bertemu langsung denganpihak terkait ,  dan

3) studi dokumenter ; menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen,baik dokumen tertulis,gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

1.4 Masalah dan Batasan nya

            Mendengar kata-kata Administrasi orang awam berpendapat bahwa ruang lingkup kerja , atau peran sarjana lulusan program studi Administrasi Negara pastilah sempit dan tidak begitu berperan penting, kami akan meluruskan pendapat tentang itu.

            Masalah-masalah administrasi negara yang akan dibahas oleh penulis beserta batasan- batasan nya adalah sebagai berikut :

• Pengertian administrasi negara
• Peranan Administrasi Negara
• Beberapa prospek bagi sarjana Administrasi Negara

BAB II

            2.1  PENGERTIAN ADMINISTRASI NEGARA

Banyak definisi mengenai ilmu administrasi negara, salah satu nya adalah menurut Prajudi Atmosudirjo administrasi negara adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Sedangkan menurut George J Gordon administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta peradilan.

            Namun tidak jarang juga banyak orang menyalah artikan administrasi negara. Kebanyakan orang berfikiran administrasi negara hanya hal-hal yang berbau kantor, pembukuan, atau tata usaha.

            Sedangkan menurut kamus besar administrasi negara mengatakan bahwa administrasi adalah proses bagaimana kebijakan itu diimplementasikan. 

Setelah kita mengetahui apa makna dari administrasi negara , ada baiknya kita mengetahui mengenai hal-hal apa saja yang diajarkan dalam administrasi negara, berikut beberapa mata kuliah inti yang diajarkan di program S1 administrasi negara:

• sistem administrasi negara
• pemerintahan daerah
• birokrasi dan demokrasi
• keuangan negara
• ekonomi politik
• akuntabilitas publik dan pengawasan
• keuangan daerah
• manajemen pelayanan umum
• administrasi pembangunan
• manajemen perkotaan
• administrasi lingkungan
• kebijakan publik
• hukum administrasi negara
• administrasi kepegawaian negara
• kepemimpinan
• e-government
• perencanaan dan manajemen stratejik dalam sektor publik

2.2  MAKNA DAN PERANAN ADMINISTRASI NEGARA

            Pentingnya studi administrasi negara di kaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tidak bermakna, kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat publik telah dicakup dalam pengertian administrasi negara, khusus nya dalam mengkaji kebijaksanaan publik.

            Administrasi negara merupakan motor penggerak pembangunan yang membantu untuk meningkatkan kemampuan administrasi, disamping memberikan keterampilan dalam bidang prosedur, teknik, dan mekanik, studi administrasi akan memberikan bekal ilmiah mengenai bagaimana cara mengorganisasikan segala energi sosial dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan.

            Peranan administrasi negara makin dibutuhkan dalam dunia globalisasi yang sangat menekan kan prinsip persaingan bebas. Secara politis peranan administrasi negara adalah memelihara stabilitas negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuham politik. Secara ekonomi peranan administrasi negara adlah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global.

Administrasi negara juga meliputi segala sesuatu yang dapat dijelaskan sebagai jawaban  terhadap masalah-masalah masyarakat yang memerlukan pemecahan-pemecahan kolektif bukan perorangan, melalui suatu bentuk intervensi pemerintah diluar intervensi-intervensi sosial dan pihak swasta.

            2.3  PROSPEK ADMINISTRASI NEGARA KEDEPAN

Karena seiring dengan maraknya kebijakan –kebijakan yang tidak sesuai keinginan rakyat, pada masa ini dan kedepannya dibutuhkan administrator-administrator ulung atau tenaga ahli yang tahu benar bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi di negara kita, tebukti dengan sistem pelayanan publik yang kurang memuaskan terkesan lamban, rumit, kita sebagai mahasiswa administrasi negara tahu benar apa saja langkah yang harus di tempuh untuk memperbaiki sistem ini.

           

a) Beberapa prospek administrasi negara kedepan :

1. Menjadi analis atau peneliti di lembaga dan instansi pemerintah/swasta.

2. Menjadi perencana pembangunan di instansi pemerintah pusat (BAPPENAS), pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota (BAPPEDA), dan perusahan-perusahan negara BUMN) dan intansi lainya.

3. Menjadi pemimpin atau manajer di instansi pemerintah seperti dalam bidang kepegawaian, logistik, perkantoran, sistem informasi, manajemen humas, pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (Persero, Perum, Perjan), Pengawasan (Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah). Dosen/staf pengajar bidang Administrasi Negara dan Pemerintahan di

 4.  PTN/PTS atau pusat-pusat pendidikan dan pelatihan ( pusdiklat).

5. tidak selalu pada dunia birokrasi (PNS/sipil-Polri/TNI), tapi juga bagi perusahaan-perusahaan yang secara umum ada kaitannya dengan publik/masyarakat, khususnya yang ada program community development (pengembangan masyarakat). Secara umum, seluruh instansi pemerintah mewmerlukan, terutama instansi bertipe pelayanan/politik, seperti Depdagri, Depsos, BPN - RI, dll.

b) Kaitan Materi Pembelajaran di dalam Program Studi Administrasi Negara dengan Tugas ,Wewenang dan Fungsi Ruang Lingkup Kerja :

Berikut kami akan menjelaskan dan mengkaitkan-kaitkan ilmu atau mata kuliah yang kita pelajari di program studi administrai negara dengan tugas-tugas , fungsi maupun wewenang ruang lingkup kerja yang ada. Kami hanya mengurai beberapa ruang lingkup kerja yang penting di negeri ini , namun sebenarnya ruang lingkup kerja bagi sarjana administrai negara sangatlah luas.

1. Sarjana Administrasi Negara di BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

Berikut adalah daftar anggota BPK periode 2004-2009:

1. Prof. Dr. H. Anwar Nasution, S.E, M.P.A. (ketua)
2. H. Abdullah Zainie, S.H.
3. Drs. Imran, Ak.
4. I Gusti Agung Rai, Ak, M.A.
5. Hasan Bisri, S.E.
6. Drs. Baharuddin Aritonang
7. Irjen Pol. Drs. Udju Djuhaeri

Dilihat dari struktur keanggotaan Bapak Prof. Dr. H. Anwar Nasution S.E ,M.P.A sebagai ketua , dengan gelar master Public Administration, itu menunjukan bahwa betapa pentingnya ilmu administrasi negara dalam memimpin badan pemeriksa keuangan negara . di dalam administrasi negara kita mempelajari tentang administrasi keuangan negara, keuangan daerah, dan statistik, ini adalah ilmu-ilmu yang secara langsung berkaitan dengan praktek kerja BPK. Selain itu juga kami pernah bertemu langsung dengan salah satu pegawai BPK , yang mana pada saat itu beliau menyatakan bahwa di dalam BPK , sangat membutuhkan para sarjana-sarjana administrasi negara untuk memberikan kontibusi langsung secara benar mengenai pemeriksaan keuangan negara, asalkan mereka benar-benar mamahami secara mendalam materi-materi di perkuliahan.

2. Sarjana Administrasi Negara sebagai Diplomat

Adapun tugas-tugas diplomat adalah sebagai berikut :

• Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dengan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

• Mengabdi kepada kepentingan nasional dalam mewujudkan masyrakat adil dan makmur.
• Menciptakan pesahabatan yang baik antar negara dalam mewujudkan pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik.

• Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing.

• Mengadakan perundingan masalah masalah yang dihadapi oleh kedua negara itu dan berusaha untuk menyelesaikannya.

• Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain.

• Apabila dianggap perlu dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, paspor, dsb.

Didalam administrasi negara kita mempelajari tentang ilmu politik, dan organisasi/administrasi internasional , itu adalah mata kuliah yang secara langsung berkaitan penerapanya dengan  pekerjaan diplomat atau yang bekerja di departemen luar negeri. Melalaui ilmu politik kita dapat belajar mengenai perundingan masalah masalah yang dihadapi oleh kedua negara dan berusaha untuk menyelesaikannya, selain itu dengan ilmu organisasi dan administasi internasional kita dapat mengetahui cara  atau tata kerja mengurus kepentingan negara di negara lain dan bertindak sebagai pencatatan sipil dan paspor.

3. Sarjana Administrasi Negara di DEPDAGRI

Tugas & Fungsi DEPDAGRI.

Berikut beberapa fungsi Departemen Dalam Negeri:

a.       pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah;

b.      pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;

c.       pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah;

d.      pelaksanaan pengawasan fungsional.

Administrasi negara mempelajari tentang isu dan kebijakan otonomi daerah, administrasi pemerintahan daerah dan nagari , pengembangan organisasi dan birokrasi, manajemen perkotaan, birokrasi dan pengembangan organisasi , analisis kebijakan publik, analisis dampak sosial dan lingkungan, pengantar metodologi penelitian sosial. Beberapa ilmu diatas adlah ilmu yang berkaitan langsung dengan praktek kerja di dalam Depdagri.

4. Sarjana Administrasi Negara di DEPSOS

Tugas-tugasnya antara lain sebagai berikut :

• Bertanggung jawab terhadap fakir-miskin dan anak terlantar.
• Pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat
• Peberdayaan komunitas adat terpencil
• Pemberian bantuan pelayanan atau kerhjasama lain ; pengadaan prasarana dan sarana.

Di program studi administrasi negara kita akan mempelajari tentang Administasri kependudukan, psikologi sosial, filsafat. Ilmu atau mata kuliah tersebut berkaitan dengan ruang lingkup kerja Depsos yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

5. Sarjana Administrasi Negara di BAPPENAS

Fungsi BAPPENAS antara lain sebagai berikut :

a. penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

b. pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;

c. penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran  

     Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen

      Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam

    dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi

     terkait;

e. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan

    pembangunan nasional;

f. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan

   fungsinya kepada Presiden;

g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan

   umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,

    hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Di dalam administrai negara kita akan mempelajari tentang perencanaan pembangunan, teori pembangunan, analisis dampak sosial dan lingkungan, pembangunan partisipatif, administrasi pembangunan, proses dan tehnik pengambilan keputusan dan problema pembangunan. Ini adalah ilmu yang berkaitan langsung dengan BAPENNAS. Sangat banyak mata kuliah di adminstrai negara yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan negara . untuk itu diperlukan konsentrasi yang tinggi dalam mengikutu perkuliahan agar kita mengetahui benar bagaimana praktek kerja dalam BAPPENAS.

6. Sarjana Administrasi Negara sebagai Depkeu

Tugas

• Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Fungsi :

• Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara;
• Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara
• Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan negara;
• Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Presiden.

Mendengar tentang keunangan mungkin kita mengira bahwa DEPKEU adalah hanya bidang sarjana ekonomi khususnya ekonomi akuntansi saja yang dapat berkaitan ilmunya denagn praktek kerja, nyatanya sarjana adminstrasi negara mempunyai kemampuan khusus tentang itu yang tidak dimiliki oleh program studi lain, di administrasi negara kita akan mempelajari tentang administrasi keuangan negara , kebijakan moneter dan keuangan , ekonomi politik.

7. Sarjana administrasi negara di DPR

Kewajiban-kewajiban DPR adalah sebagai berikut :

·         Mempertahankan, mengamalkan , dan mengamankan pancasila dan UUD 1945

·         Menjunjung tinggi dan melaksanakan serta konsekuen garis-garis besar haluan negara

·         Bersama-sama pihak eksekutif menyusun anggaran dan pendapatan belanja

·         Memperhatikan sepenuhnya aspirasi masyarakat , dan memajukan tingkat kehidupan rakyat.

Pancasila , sistem politik indonesia , kebijakan kependudukan, psikologi sosial, adiministrasi keuangan negara, kira-kira mata kuliah tersebut yang menerangkan dan berkaitan dengan kewajiban-kewajiban DPR.

8. Sarjana Administrasi Negara sebagai Presiden

Wewenang, Kewajiban, dan Hak Presiden Indonesia antara lain:

Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.

Fungsi Presiden antara lain adalah sebagai berikut :

• Memimpin kabinet
• Mengangkat, melantik dan Memberhentikan menteri
• Mengawasi operasional pembangunan
• Menerima mandat dari MPR
• Menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU
• Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU

Di administrasi negara kita mempelajari tentang Proses dan tehnik pengambilan keputusan hal itu sangat penting diketahui dan dikuasai oleh kepala negara seperti Presiden , karakter seorang presiden dalam menentukan keputusan harus tepat. Selain itui juga kepemimpinan dan organisasi publik dan kebijakan publik  juga ada di program studi ini , itu berguna untuk menetapkan peraturan pemerintah.

BAB III

Penutup

            3.1 Simpulan

            Program studi Administrasi Negara sangat berkaitan dengan banyak ruang lingkup pekerjaan , khususnya departemen atau badan-badan yang berperan penting di negara , maka dari itu   sangatlah beruntung kita berada di program studi ilmu adminstrasi negara , nyatanya mata kuliah yang akan kita pelajari sangat berkaitan dengan pembangunan bangsa ini . Tetapi tidak menutup kemungkinan lulusan administrasi negara tidak bisa bekerja di swasta, semuanya mungkin-mungkin saja tergantung kemampuan dan minat masing-masing.

           

            3.2. Saran

            Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia sudah membudaya bagi seluruh masyarakat , namun kemajuan sekarang serba mendunia dan berhjalan cepat seiring dengan bertambah majunya pola pikir manusia di dalam masyarakat, untuk itu sistem di indonesia harus mampu bersaing.

Jika semua mahasiswa/i program studi ilmu administrasi negara serius mengikuti perkuliahan , dan memahami benar setiap matakuliah yang ada didalam program studi ini , maka  kami yakin output atau keluaran dari program studi ini juga akan berkompeten dan sangat berguna bagi perbaikan sistem pemerintahan bangsa ini yang masih banyak kekurangan. 

Setelah kami mengurai/membahas tentang makna , pentingnya dan prospek kerja bagi sarjana administasi negara ke depan , kami mengaharapkan rekan-rekan mahasiswa khususnya di dalam program studi ini lebih antusias mengikuti perkuliahan,

            Pendidikan tentang moral juga menjadi aspek terpenting , karena suatu generasi yang akan memimpin bangsa ini harus memilki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, jika ketiga aspek itu dapat bersatu maka akan menjadikan pemikiran yang baik pula , dengan kecerdasan spiritual kita akan bersifat jujur, sifat jujur adalah karakter langka bagi para petinggi negara ini, buktinya masih banyak ditemui para koruptor. Untuk itu keseimbangan antara ketiga kecerdasan tersebut sangatlah penting, untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik untuk kedepan.

REFERENSI

Thoha, Miftah , Fernando Desi, 2005, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi

Negara, Jakarta , PT RajaGrafindo Persada.

Ashari edi topo, 2001, Membangun Kepemerintahan Yang Baik , Jakarta , Bahan Ajar

DIKLATPIM  Tingkat III.

Kencana Syafiie, Inu, 2001, Sistem Admininstrasi Negara Republik Indonesia (SANRI),

Jakarta , Bumi Aksara.

Alfitri, 2009, Buku Panduan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Padang, Universitas

Andalas.

http://hana-be.blogspot.com/2009/04/fungsi-perwakilan-diplomatik.html

http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+7&f=perpres82-2007.htm

http://puspen.depdagri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1186:ryaas-tugas-mendagri-revisi-uu-pemda&catid=60:aktual-media-elektronik&Itemid=76

http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Profil&op=tugas

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080517235038AA1YWvo

http://www.depkeu.go.id/ind/Organization/?prof=tupoksi

http://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/teknik-pengumpulan-data-kualitatif/

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Landasan Makro dan Mikro

BAB I

A.    Latar Belakang

Dalam setiap langkah kehidupan kita dari masa ke masa , kita membutuhkan birokrasi, yang berkaitan dengan pelayanan umum, terlebih jika seseorang tersebut berada dalam suatu lingkungan bernegara dan melakukan interaksi social didalamnya. Lebih jelasnya dapat kita gambarkan dengan iluistrasi berikut :

o   Sewaktu masih di kandungan kita sudah diperiksa ke Puskesmas yang tentunya memperoleh subsidi dari pemerintah.

o   Ketika lahir kita di rawat di rumah sakit ( swasta atau pemerintah) yhang dokternya di didik atas biaya pemerintrah.

o   Masuk sekolah juga milik pemerintah , SD, SMP , SMA , hingga Perguruan Tinggi.

o   Saat beranjak dewasa, kita butuh KTP yang dikeluarkan oleh pemerintah.

o   Kita memerlukan jasa pelayanan air (PAM),listrik (PLN), perumahan (KPR-Btn), dan telepon.

o   Untuk usaha dagang kita mesti membayar pajak pada Negara.

o   Setelah meninggalpun keluarga juga harus mengurus surat kematian dari Kades atau Lurah untuk memperoleh kapling di TPU  (Tempat Pemakaman Umum).

Demikian rangkaian ilustrasi pelayanan yang pasti kita dapatkan dan harus kita lakukan dalam kehidupan bernegara, yang menyangkut bidang pendidikan , kesehatan, transportasi , perumahan, kesejahteraan social, gizi, listrik , kebutuhan pangan pokok , dan masih banyak lagi. Begitu luas ruang lingkup jasa pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah sehingga semua orang mau tidak mau menerima bahwa birokrasi pelayanan umum itu absah adanya.

Dewasa ini mesyarakat begitu peka dengan istilah birokrasi. Hampir semua lapisan social mengenal sebutan birokrasi , terutama di kalangan terdidik. Seringkali yang terpikir dalam benak mereka ketika mendengar perkataan birokrasi , seringkali salah persepsi. Hal yang tergambar dibenak orang jika membicarakan birokrasi ialah urusan-urusan menjengkelkan berkenaan dengan mengisi formulir-formulir , proses perolehan izin yang melalui banyak kantor secara berantai , aturan-aturan ketat yang mengharuskan seseorang melewati banyak sekat-sekat formalitas dan sebagainya. Harus diakui bahwa citra birokrasi memang lah sudah sangat tercoreng di kalangan masayarakat.

Birokrasi sesungguhnya ialah sesungguhnya sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayan public seseuai dengan aspirasi masyarakat. Birokrasi awal mula dibentuk supaya keputusan-keputusan pemerintah dapat dilaksanakan dengan sistematis melalui aparat-aparat Negara

Aparatur Negara merupakan kepanjangan tangan pemerintah memilki posisi penting dalam kaitanya dengan masalah-masalah kemasyarakatan. Kebijakan-kebijakan yang diambil olehnya akan berdampak luas manakala keputusan itu bertalian dengan hajat hidup masyarakat luas. Tugas mereka tidak bisa disebut mudah, sebagaimana banyak ungkapan bahwa setiap orang yang menerima suatu pekerjaan harus bersedia menerima tanggung jawab yang mneyertainya dan mau menanggung konsekuensi atas setiap kegagalan yang mungin terjadi , pejabat Negara pun harus memikul tanggung jawab seperti itu .

Dalam makalah kali ini penulis akan membahas mengenai upaya  peningkatan kualitas pelayan public dengan landasan makro dan mikro atau secara lebih umum/ lebih luas dan secara lebih spesifik ( langsung ke bentuk kinerja) , dan keduanya harus dijalankan secara bersama-sama serta berkesinambungan. Karena pada dasaranya Pelayanan public menjadi hal pokok dalam menentukan kepuasan kinerja aparatur Negara yang ada di bangsa ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai peningkatan pelayanan pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance dalam makalah ini, dengan judul : “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Landasan Makro dan Mikro”

Lihat : Kumorotomo ,wahyudi.1992. Etika Adm Negara. Jakarta . Pt Raja Grafindo Persada

Widjaja, A W. 2004. Etika Adm Negara. Jakarta. Pt Bumi Aksara

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan  berbagai deskripsi fakta , data , dan kenyataan diatas, maka masalah penulisan makalah ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan penulisan sebgai berikut :

Bagaimana dampak pengaruh peningkatan kualitas pelayan public dengan landasan makro dan mikro?

C.    Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah  untuk mendeskripsikan penerapan peningkatan kualitas pelayan public dengan landasan makro dan mikro

D.    Batasan Masalah

Dalam penulisan ini menitikberatkan pada pendeskripsian dan pengaruh peningkatan kualitas pelayan public dengan landasan makro dan mikro dalam suatu instansi pemerintahan untuk mewujudkan Good Governance.

BAB II

A.    Pembahasan

Adapan yang dimaksud dengan Makro  merupakan suatu bentuk yang menyeluruh secara umum yang dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas, sedangkan mikro merupakan upaya langsung secara spesifik , dan menjelaskan mengenai langkah nyata yang harus dilakukan. 

Adapun landasan makro yang dimaksud terdiri dari  :

1.      mengubah pola pikir, budaya, dan nilai-nilai kerja para PNS agar mereka bertransformasi menjadi PNS sebagai pelayan masyarakat (public service).

2.      harus memastikan keberlangsungan berjalannya sistem berjalan dengan baik, sehingga terjadi perubahan positif menuju perbaikan kualitas pelayanan publik secara terus-menerus. ).

Landasan mikro yang dimaksud adalah terdiri dari :

1)      Penetapan standar pelayanan.

2)      Pelaksanaan survei pelayanan publik.

3)      Pembuatan indeks pelayanan publik.

4)      Pengembangan sistem manajemen pengaduan.

Untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan diatas , maka penulis akan membahas lebih mendalam secara satu persatu :

1.     Landasan Makro

Sebagaimana dikatakan diatas salah satu upaya dalam landasan makro yaitu ; mengubah pola pikir, budaya, dan nilai-nilai kerja para PNS agar mereka bertransformasi menjadi PNS sebagai pelayan masyarakat (public service).  Terdapat beberapa point dalam hal ini yaitu pola pikir, dan budaya organisasi. Mengubah pola pikir masyarakat tentunya tidak mudah yang diharapkan yang diharapkan terjadi pada aparat administrasi ialaha seseorang memiliki komitmen terhadap tujuan-tujuan pembangunan , baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaanya secara efektif dan efisien. Dia harus berorientasi pada kegiatan (bukan hanya terpaku pada aturan-aturan legalistic), mampu memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan tertentu kearah kemajuan. Singkatnya dia harus mampu menjadi agen-agen perubahan. Sayangnya tidak semua administrator yang menyadari bahwa mereka sedang mengemban tugas berat yang harus selalu dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dalam banyak kasus mereka selalu mempergunakan hak-hak yang melekat dalam jabatanya , dan lebih buruk lagi mereka tidak melibatkan pertimbangan-pertimbangan rasional.

Budaya organisasi  merupakan suatu kekuatan social yang tidal tampak , yang dapat menggerakan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan kegiatan kerja. Secara tidak sadar tiap-tiap orang di dalam suatu organisasi mempelajari budaya yang berlaku di dalam organisasinya. Sebagai contoh , bila terdapat orang baru dlam suatu organisasi pemerintahan , ia berusaha mempelajari apa yang dilarang dan apa yang diwajibkan , apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang slah , apa yang harus dilakuakn , dan apa yang tidak boleh dilakuakan dalam  organisasi tempat ia baru bekerja, dengan tujuan agar ia dapat doterima oleh llingkungan tempat ia bekerja. Bahkan lebih jelasnya di dalam teori organisasi Neo Klasik , Elton Mayo menyatakan penerimaan kelompok sangat mempengaruhi produktivitas kinerja seseorang, jadi semakin baik penerimaan yang didapat , maka akan semakin baik pula produktivitas yang dihasilkan , begitu juga sebaliknya.

Hal yang diharapkan terjadi dalam budaya organisasi dalam ruang lingkup organisasi public yaitu budaya organisasi yang mampu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan (Gordon, 1991). Budaya organisasi yang kohesi atau efektif tercermin pada kepercayaan, keterbukan komunikasi , kepemimpinan yang dapat masukan , dan didukung oleh bawahan , pemecahan masalah oleh kelompok, kemnadirian kerja , dan pertukaran informasi (Anderson dan Kryprianou, 1994 ).  Menurut Miller (1984) ada beberapa 8 butir nilai primer yang seharusnya ada pada tiap-tiap perusahaan yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi budaya organisasi yang positif, dan akan mengakibatkan efektivitas , inovasi , loyalitas, dan produktivitas.

Lihat : Sutrisno , Eddy.2010. Budaya Organisasi. Jakarta. Prenada Media Group.

http://www.kulinet.com/baca/reformasi-birokrasi-2010-menyorot-kualitas-pelayanan-publik/24/

Adapun 8 butir nilai tersebut adalah sebagai berikut :

·         Asas tujuan : menyediakan produk atau jasa yang berkualitas , bermanfaat bagi konsumen dan sekaligus member inspirasin dan memotivasi karyawan

·         Asas keunggulan : usaha menciptakan ketidak puasan yang kreatif dikalangan para anggota organisasi, supaya dapat mencapai keunggulan.

·         Asas consensus : kebersamaan cita-cita, memikir dan merasakan yang diyatakan dalam musyawarah untuk mufakat.

·         Asas kesatuan : perasaan satu antara karyawan satu dan karyawan lainnya dalam organisasi karena adanya berbagai kesamaan.

·         Asas prestasi : memberi penghargaan yang layak atas prestasi karyawan.

·         Asas empiri : menggunakan data nyata atau statsitik sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

·         Asas keakraban : saling memberikan pikiran , perasaan , dan kebutuhan emosional dan spiritual diantara para anggota organisasi

·         Asas integritas : kejujuran , adil , dapat dipercaya , mampu , dan dapat diandalkan.

Nilai-nilai kerja para PNS agar mereka bertransformasi menjadi PNS sebagai pelayan masyarakat (public service). Sebenarnya pemerintah telah melakuakn hal itu , khususnya di tahun 2010 , dikeluarkannya PP No 53 tahun 2010, sekaligus sebagai penyempurna dari PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil  karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, hal yang paling menarik di dalam PP no 53 2010 ialah penjelasan tentang isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 ,definisi disiplin PNS, Pelanggaran disiplin, perbedaan Kewajiban dan larangan ,tingkat dan jenis hukuman disiplin, penjatuhan hukuman disiplin yang dijelaskan mulai dari Pejabat yang menghukum hingga dokumentasi hukuman disiplin. Untuk lebih jelasnya lihat ringkasan PP 53 th 2010 , berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atauperaturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan,atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajibandan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

Setiap PNS wajib:

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;

2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

4. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;

5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;

9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan

17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Larangan

Pasal 4

Setiap PNS dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang;

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

10. suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau

mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau

d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

dan/atau

b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

 Lihat : PP No 53 Thn 2010

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 6

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

a. hukuman disiplin ringan;

b. hukuman disiplin sedang; dan

c. hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. pembebasan dari jabatan;

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dengan adanya PP no 53 tahun 2010 ini diharapkan aparatur Negara (PNS) dapat mematuhi , dan semoga tidak menjadi isapan jempol belaka bagi pegawai negeri di negeri ini . Dalam Harian umum Haluan Kepri, Senin 13 December 2010, dengan tema permasalahan pns yang begitu diangkat langsung menggadaikan SK pegawai meraka ke Bank guna memperoleh pinjaman , maka Gamawan Fauzi menyatakan bahwa "Jika baru saja diangkat sebagai PNS, seharusnya lebih mengutamakan pengabdian dan menjunjung tinggi kinerja bukan langsung menggadaikan SK-nya," ujarnya. Dia berharap dengan keluarnya PP Nomor 53 Tahun 2010, tentang peraturan disiplin PNS, para PNS dan CPNS bisa menjalankannya dengan baik. PP ini baru saja ditetapkan, dan segera disosialisasikan ke seluruh Indonesia.

2.     Landasan Mikro

Landasan Mikro merupakan

1)      Penetapan standar pelayanan.

Agar proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan , perlu didalamnya tercakup pengembangan Standard Operating Procedures (SOP), SOP merupakan proses standar pengolahan layanan secara internal menjadi pedoman/panduan bagi setiap pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan proses pelayanan tahap demi tahap . didalamnya tidak hanya memuat proses pengolahan pelayanan tetapi juga melibatkan kewenangan p[engambilann keputusan yang diberikan setiap individual sesuai dengan perannya masing-masing . selain itu , SOP juga memuat prosedur penagngan berbagai kemungkinan terjadinya sesuatyu hal diluar perkiraan ungtuk menghidnari terhentinya proses pelayanan . SOP ini lebih spesifiknya dirumuskan antara lain  untuk :

a)      Menjamin proses belangsung sebagaimana telah ditentukan dan dijadwalkan . oleh karena itu, waktu yang telah ditetapkan untuk penyelesaian satu aktivitas dalam rangka prosespelayanan dapat ditepati.

b)      Memudahkan penulusuran penyimpangan.

c)      Dapat dengan capat dilakukan perbaikan-perbaikan.

d)     Menjamin tersedianya data untuk penyempurnaan proses

e)      Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan .

Sumber : http://manbanjarnegara2.wordpress.com/2010/04/21/standard-operating-procedure-sop/

Demikian penjelasan mengenai SOP , selain itu terdapat juga pelanjutan (penyempurnaan) Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah dilaksanakan oleh Depdagri. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. keberadaan SPM sangat mendukung kerja-kerja pengawasan yang dilakukan Mendagri terhadap pelaksanaan SPM di daerah secara umum terkait pelayanan publik.

Sementara itu upaya saat ini yang dilakukan Mendagri terkait dengan peningkatan SPM, Gamawan Fauzi mengatakan ,”Sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada dasarnya telah terdapat garis batas kewenangan yang jelas antar tingkatan pemerintahan. Dan, dalam hal pembagian urusan pemerintahan tersebut sudah menjadi kewajiban masing-masing kementerian/lembaga untuk merumuskan dan membina pelaksanaan SPM serta norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang dilaksanakan pemerintah daerah (pemda). Sementara, sesuai amanah PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang SPM, Mendagri melaksanakan pengawasan umum atas pelaksanaan SPM di daerah.  Dalam penyusunan SPM ke depan diharapkan tidak hanya terpusat pada aspek pengelolaan dan pelaporan keuangan atau akuntabilitas keuangan (financial accountability) namun juga mampu mengatur persoalan akuntabilitas kinerja pemda. Dan juga beliau menambahkan menambahkan “pengawasan peraturan daerah (perda) juga sangat mendesak untuk dilakukan. Depdagri telah menargetkan akan melakukan harmonisasi terhadap 12 ribu perda hingga akhir 2011. Pencapaian target itu tentu membutuhkan pengawasan yang efektif. "Pengawasan perda juga sangat mendesak untuk dilakukan karena target harmonisasi 12 ribu perda sampai akhir 2011 menunjukkan pentingnya pengawasan," ujarnya.

Contoh SPM :

 

Sumber : http://triandyn.wordpress.com/2010/05/22/format-standar-pelayanan-minimal/

2)      Pelaksanaan survei pelayanan publik. Untuk survei ini, maka dia dapat dilakukan oleh Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Berikut contoh survey yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara , dalam memantau kemudahan berwirausaha (doing Business) di masing-masing daerah di Negara Indonesia :

Kinerja 3 bidang doing business 14 kota di Indonesia

No	Kota	Kemudahan mendirikan usaha	Kemudahan pengurusan perijinan untuk mendirikan bangunan	Kemudahan pendaftaran properti
1	Balikpapan	8	8	14
2	Banda Aceh	6	10	8
3	Bandung	5	3	1
4	Denpasar	10	11	8
5	Jakarta	7	13	2
6	Makassar	9	2	10
7	Manado	14	12	3
8	Palangkaraya	3	3	5
9	Palembang	4	6	6
10	Pekanbaru	11	7	4
11	Semarang	13	5	11
12	Surabaya	11	14	6
13	Surakarta	2	9	13
14	Yogyakarta	1	1	12

Sumber : : http://www.menpan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=190&Itemid=2

Hasil survei itu menyebutkan bahwa Yogyakarta dan Bandung menduduki peringkat teratas dalam 3 bidang yang diukur. Yogyakarta menempati peringkat 1 untuk kemudahan mendirikan usaha, dan kemudahan pengurusan perijinan mendirikan usaha, sedangkan Bandung berada di peringkat 1 untuk kemudahan pendaftaran properti. 

Sementara dikatakan Deputi Menpan Bidang Pengawasan,, Gunawan Hadisusilo dalam Seminar Sosialisasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2008 di Hotel Arya Duta Pekanbaru, 23 Februari 2009.  Menyatakan bahwa, “Salah satu indikator yang bisa mempengaruhi peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah pelayanan publik yang baik. IPK juga merupakan potret yang diharapkan bisa memotivasi perbaikan di segala bidang”.

Untuk itu, Gunawan mengajak seluruh daerah, terutama yang IPK-nya rendah, untuk memperbaiki pelayanan publiknya, sehingga IPK bisa terdongkrak. “Prioritas pelayanan adalah administasi kependudukan, seperti membuat KTP, akte kelahiran, catatan sipil, pelayanan perijinan, dan sebagainya,” ujarnya. Seperti dikemukakan Ketua Transparency International Indonesia (TII), Todung Mulya Lubis, “hasil Survei IPK Indonesia 2008 dan Indeks Suap, Pekanbaru mendapat skor IPK 3,55, berada di ranking kelima terburuk. Adapun skor terendah ditempati Kupang, dengan skor IPK 2,97 disusul Tegal, Manokwari, Kendari, dan Purwokerto”. Ditambahkan, IPK yang rendah mengindikasikan bahwa praktek korupsi masih lazim dilakukan, terutama dalam konteks suap untuk mempercepat proses birokrasi, kecurangan di pemerintahan dan konflik kepentingan dalam tender pengadaan barang dan jasa publik.

Sumber: http://www.menpan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=2

3)      Pembuatan indeks pelayanan publik. Untuk indeks ini, dia dapat berasal dari penerapan SPM di bidang lingkungan hidup, kesehatan, sosial, dan pemerintahan kabupaten/kota), penyusunan anggaran Pemda, dan bidang pendidikan. Misalkan yang pengukuran indeks pelayanan Ditjen Lembaga Pemasyarakatan masih tergolong rendah di Departemen Hukum dan HAM. Menanggapi segi administrasi, responden menganggap informasi terkait prosedur pelaksanaan sangat rendah di lembaga pemasyarakatan. "Hanya 62 persen yang menjelaskan bahwa prosedur itu jelas. Menurut Jasin selaku Wakil Ketua KPK, menyatakan bahwa “angka ini menduduki peringkat tiga terbawah diantara empat layanan lainnya. Pelayanan publik pada Lembaga Pemasyarakatan antara lain layanan pengajuan bebas bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Hasil survei itu menunjukkan adanya sistem pelayanan yang perlu diperbaiki. "Kita benahi bersama-sama dari dalam”, kata dia. KPK kata Jasin, akan melakukan koordinasi, supervisi dan monitoring. "Bentuknya bisa jadi inspeksi mendadak dan tangkap tangan," kata dia. Tapi, kata dia, pilihan itu adalah yang terakhir. "Kita fokus pada pencegahan," jelas Jasin.

Sumber:

http://korupsi.vivanews.com/news/read/47456indeks_pelayanan_ditjen_lapas_terendah

4)      Pengembangan sistem manajemen pengaduan.

Dari sisi mikro, pengaduan masyarakat merupakan mekanisme yang dapat ditempuh oleh pelanggan untuk menyatakan ketidakpuasanya terhadap pelayanan yang diterima atau satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan publik (PNS) untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian penyelenggara pelayanan mengetahui apa yang diharapkan oleh pelanggan serta dapat bekerja sama dengan mereka dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas

Oleh karena itu, perlu didesain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang secara cepat, efektif dan efisien dalam mengolah berbagai pengaduan masyarakat, sehingga pengaduan masyarakat tsb menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan publik ke depan. Dengan cara :

a)      menentukan prioritas keluhan ,

prioritas keluhan dapat dilakukan dengan criteria antara lain ; sejauhmana dampak keluhan terhadap kemungkinan menurunya kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan yang dilakuakn oleh unit penyedia pelayanan ; sejauhmana keluhan yang disampaikan disertai dengan data-data yang akurat ; sejauhmana keluhan memberikan dampak terhadap proses manajemen pelayanan ,dan lainya.

b)      pengembangan prosedur penerimaan keluhan untuk kasus-kasus khusus

untuk kasusu yang memilkin tindak penyimpangan yang berat seperti : korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dapat ditangaini dengan secara terpisah guna membantu pihak unit penyedia layanan untuk memfokuskan diri pada upaya-upaya memperbaiki kualitas pelayanan atas dasar masukan-masukan dari pelanggan.

c)      penentuan pejabat yang bertanggungjawab menangani keluhan.

Dalam hal ini harus ditentukan siapa pejabat yang bertanggungjawab untuk menguraikan peran yang dijalankan dalam menangani keluhan yang masuk pafda setiapn tahapan. Untuk keluhan sederhada dapat dilakuakn dengan pejabat-pejabat biasa, sedangan untuk keluhan berat dapat dilakuakn oleh pejabat senior yang lebih berpengalaman.

d)     penghembangan pemecahan masalah keluhan .

Pegawai yang melakukan kontak langsung dengan masyaraklat harus dapat memcahkan/mencari jalan keluar yang sifatnya sederhana. Namun  jika keluhan sifatnya lebih sulit maka dapat menyerahkan kepada pegawai yang telah dibekali berbagai alternative penyelesaian. Proses umum yang dilakukan antara lain :

a)      Identifikasi masalah yang muncul

b)      Identifikasi penyebab , baik yang berasal dari faktor manusia atau sarana pelayanan

c)      Perkiraan  kemungkinan terjadi keluhan yang sejenis.

d)     Mengajukan strategi untuk mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya keluhan yang sejenis.

e)      Menyertakan keuntungan dan kerugian jika dilakukan perubahan akibat adaya keluhan.

f)       Mengajukan rekomendasi bagi perubahan-perubahan dalam  rangka meningkatkan kualitas.

Lihat : Suprijadi, Anwar. 2003. Penyusunan Standar Pelayanan. Jakarta. LAN Jakarta. Hal 45-48

BAB III

Kesimpulan

Setelah membahas mengenai peningkatan kualitas pelayanan public dengan landasan makro dan mikro, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang dapat dilakuakan dalam masing-masing landasan adalah sebagai berikut :

Landasan Makro :            1)mengubah pola pikir,

2)budaya organisasi,

3)nilai-nilai kerja para PNS agar mereka bertransformasi menjadi PNS

  sebagai pelayan masyarakat (public service) harus memastikan keberlangsungan berjalannya sistem berjalan dengan baik, sehingga terjadi perubahan positif menuju perbaikan kualitas pelayanan publik secara terus-menerus. ).

Landasan mikro :  1)Penetapan standar pelayanan.

      2)Pelaksanaan survei pelayanan publik.

      3)Pembuatan indeks pelayanan publik.

4)Pengembangan sistem manajemen pengaduan

Aparat administrasi diharapkan memiliki komitmen terhadap tujuan-tujuan pembangunan ,baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaanya secara efektif dan efisien. Dia harus berorientasi pada kegiatan (bukan hanya terpaku pada aturan-aturan legalistic), mampu memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan tertentu kearah kemajuan. Singkatnya dia harus mampu menjadi agen-agen perubahan. Sayangnya tidak semua administrator yang menyadari bahwa mereka sedang mengemban tugas berat yang harus selalu dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dalam banyak kasus mereka selalu mempergunakan hak-hak yang melekat dalam jabatanya , dan lebih buruk lagi mereka tidak melibatkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Untuk itu diharapkan melalui pembahasan di atas dapat menjadi pertimbangan tolak ukur bagi peningkatan kualitas pelayanan public saat ini.

Referensi :

Kumorotomo ,wahyudi.1992. Etika Adm Negara. Jakarta . Pt Raja Grafindo Persada

Widhaha, A W. 2004. Etika Adm Negara. Jakarta. Pt Bumi Aksara

Sutrisno , Eddy.2010. Budaya Organisasi. Jakarta. Prenada Media Group.

Suprijadi, Anwar. 2003. Penyusunan Standar Pelayanan. Jakarta. LAN Jakarta. Hal 45-48

http://www.kulinet.com/baca/reformasi-birokrasi-2010-menyorot-kualitas-pelayanan-publik/24/

http://www.spm.depkes.go.id/index2.php

http://manbanjarnegara2.wordpress.com/2010/04/21/standard-operating-procedure-sop/

http://www.depdagri.go.id/news/2010/01/04/depdagri-tuntaskan-penyusunan-spm

http://triandyn.wordpress.com/2010/05/22/format-standar-pelayanan-minimal/

http://www.menpan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=190&Itemid=2

http://korupsi.vivanews.com/news/read/47456indeks_pelayanan_ditjen_lapas_terendah

PP No 53 Thn 2010